Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah curiga eksekutif ikut terlibat dalam gugatan undang-undang keuangan negara ke Mahkamah Konstitusi.
"Kita dengar ada pihak eksekutif di dalam kabinet yang terlibat'jar politiasi PKS itu di DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Rabu (20/11).
Menurutnya, dibanding ribut memisahkan BUMN dengan negara, lebih baik melindungi BUMN dari para politisi yang kerap menjadikan kementerian yang dipimpin Dahlan Iskan itu sapi perahan.
"Yang paling penting itu BUMN harus dilepas dari cawe-cawe politisi. Nanti independen dari BPK dan DPR tapi enggak independen dari eksekutif. Kalau mau, independen sekalian," imbuh dia.
Seharusnya, pemerintah lebih pro aktif dalam membicarakan masa depan kepastian hukum soal BUMN kepada BPK dan DPR, bukan tiba-tiba ingin pergi tanpa penjelasan.
Seperti diketahui, Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Para pemohon menggugat ruang lingkup keuangan negara sepanjang frasa, "termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah (Pasal 2 huruf g)” dan “Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (Pasal 2 huruf i)".
Pasal tersebut dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena BUMN sebagai entitas bisnis diperlakukan berbeda dengan sektor swasta.
Sumber - http://www.aktual.co/hukum/164512fahri-jangan-sampai-bumn-jadi-cawe-cawe-politisi
Salam Ilmu dan Cinta - Rumah Pendidikan Sciena Madani
0 komentar:
Posting Komentar